Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati mengenai utang negara dan pencabutan subsidi bahan pokok.
Hal ini disampaikan Fahri menanggapi penyampaian Nota Keuangan dan pokok-pokok RAPBN 2018 oleh Jokowi, dalam Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Fahri mengatakan, dengan total Rp 2.204 triliun dalam RAPBN 2018, sangat terlihat bahwa sebagian besarnya masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur.
Sebagian lainnya ditransfer ke daerah.
Fahri khawatir beban ini akan membuat pemerintah terpaksa kembali mengandalkan utang.
"Hati-hati soal ekspansi utang. Kalau pembiayaan ini terpaksa membuat kita berhutang, itu memindahkan beban bagi yang akan datang," kata Fahri.
Dalam RAPBN 2018, pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun, turun Rp 62,1 triliun dari APBN Perubahan 2017.
Dari pidato Jokowi, Fahri menilai, pemerintah masih akan mencabut subsidi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari pernyataan Jokowi soal pengalihan subsidi ke sektor produktif.
Fahri mengingatkan bahwa pencabutan subsidi ini bisa semakin menyulitkan masyarakat.
"Yang kita khawatirkan, itu menurut pemerintah mengalihkan ke sektor produktif, tapi itu menghajar neraca rumah tangga rakyat. Yang perlu kita waspadai itu," kata Fahri.
"Karena tiap rumah tangga punya neraca yang sangat sensitif. Kalau pendapatan tidak naik sementara barang naik, bisa-bisa kesejahteraan suatu keluarga terancam," tambah Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
0 komentar:
Posting Komentar